Mataram - Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan hukum. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Eddy Omar Sharif Hiariej mengatakan untuk mewujudkan negara hukum yang berlandaskan Pancasila, memerlukan sistem hukum nasional yang harmonis,
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan kembali mengadakan koordinasi dengan aparat penegak hukum guna penegakan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI). Dalam giat yang dipimpin langsung oleh Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum beserta pelaksana Kanwil Kemenkumham Sulsel tersebut, menyambangi Polres Bone, Kamis (27/05/2021).
Kanwil Kemenkumham Sulsel perlu memberikan
Makassar. Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Harun Sulianto beserta jajaran mengikuti Rapat Virtual Persiapan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Penerimaan Calon Taruna Taruni (Catar) Sekolah Kedinasan Politeknik ilmu pemasyarakatan ( poltekip) dan politeknik keimigrasian ( Poltekim ) Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2021 (27/05) di ruang rapat Kanwil. Kegiatan ini
Makassar – Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulsel Dodi Karnida ikuti rapat koordinasi penanganan pengungsi dari luar negeri. Bertempat di Hotel Rinra Makassar, Kamis (27/05).
Rapat ini merupakan tindak lanjut atas Peraturan Presiden No 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Satgas
Makassar – Disela - sela pelaksanaan Apel Pagi dilaksanakan kegiatan Pabicara yang membahas Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Kamis (27/05).
Staf Pelaksana Program Ismail Shaleh Ruslin menjelaskan bahwa dalam area perunbahan ini, terdapat dua indikator utama yakni keterlibatan pimpinan dan akuntabilitas kinerja. dimana terdapat tiga poin utama dalam keterlibatan pimpinan, yakni
Hubungi Kami
