Kantor Wilayah Sulawesi Selatan | Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Selamat Datang

Selamat datang di website Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah,

Drs. Harun Sulianto, Bc.IP.,S.H
NIP. 19650408 198703 1 002

Unit Pusat
Layanan Pengaduan Masyarakat
Layanan Online
e-Pasti
Aplikasi
Info Internal

Sekretariat Jenderal	Ditjen PP	Ditjen AHU	Ditjen PAS	Ditjen Imigrasi	Ditjen KI	Ditjen HAM	Inspektorat Jenderal	BPHN	Balitbang Hukum dan HAM	BPSDM Hukum dan HAM

	LAPOR UKP4		Unit Pelaporan		Whistle Blowing
	SMS Center 1708		Gratifikasi		System
	Format : KUMHAM [spasi] Keluhan

LPSE	R.U.P	Perpustakaan	Email Dinas	SIMAS HAM	APKI	e-KLN

Des 16, 2020

http://bit.ly/kekayaanintelektual_sulsel

Sep 28, 2020

Berita Kementerian

UP TOGGLE DOWN

Miliki Peran Penting Bidang HAM di Dunia Internasional, Denmark Jajaki Kerja Sama dengan Indonesia

Jakarta - Duta Besar Denmark Lars Bo Larsen menyampaikan bahwa Indonesia memiliki peran yang sangat penting di bidang Rule of Law dan Hak Asasi Manusia di dunia internasional. Hal tersebut disampaikan Larsen dalam kunjungan kehormatannya ke Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi ...

Kemenkumham Terima Laporan Partai Demokrat Kubu AHY

Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Cahyo Rahadian Muzhar menerima dokumen keabsahan Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Cahyo mengatakan pihaknya akan mempelajari berkas-berkas tersebut lebih lanjut.

Kemenkumham–Polri Sinergi Berantas Penyalahgunaan Narkoba

Jakarta – Maraknya kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Indonesia, menjadi masalah serius yang harus segera dituntaskan dengan melibatkan berbagai pihak. Butuh komitmen, kerja sama, dan integrasi untuk mengatasi hal ...

Permudah Layanan Keimigrasian dan AHU melalui Mal Pelayanan Publik

Jakarta - Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi alternatif dalam memberikan kemudahan pelayanan publik kepada masyarakat. Termasuk didalamnya adalah pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), yang mencakup pelayanan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Ditjen Imigrasi.

ASN Kemenkumham Siap Divaksinasi

Jakarta - Petugas pelayanan publik menjadi sasaran program vaksinasi selanjutnya yang kini telah memasuki tahap kedua, setelah sebelumnya berfokus pada tenaga kesehatan. Ditargetkan, sebanyak 16,9 juta petugas pelayanan publik akan diberikan vaksinasi, termasuk ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Berita Unit Pusat

UP TOGGLE DOWN

Rapat Pleno Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Produktivitas Nasional

Jakarta – Senin (8/3/2021) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I menyelenggarakan Rapat pleno pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Produktivitas Nasional. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Dharma Wanita Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan dipimpin oleh Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Dr. Roberia melalui video conference. Guna mendukung peningkatan produktivitas nasional, Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) perlu diperkuat dari segi kelembagaan. Lembaga Produktivitas Nasional yang bersifat nasional diharapkan dapat membangun kerja sama fungsional, baik di tingkat pusat, daerah, sektoral, dan internasional dengan mitra kerja pemerintah, dunia usaha/industri, dunia pendidikan, pelatihan/profesi, serta organisasi kemasyarakatan...

DISKUSI PUBLIK UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Semarang – Kamis (4/3/2021), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan Diskusi Publik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Gumaya Tower Hotel Semarang. Diskusi Publik ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Prof. Mahfud MD. Melalui video conference,beliau mengatakan bahwa seluruh elemen publik dapat memberikan sumbangsih dalam kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui diskusi publik ini. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, bertindak sebagai Keynote Speaker dalam Diskusi Publik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bertemakan “Penghinaan/Pencemaran nama baik menurut KUHP, UU ITE, dan RUU KUHP dalam Perspektif Ius Constituendum dan...