Home

Profil

Satuan Kerja

Produk Hukum

Layanan Publik

Pusat Informasi

Survey IKM

Pencarian Data

A. Profil Kantor Wilayah
Sebelum tahun 1974, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan sudah berdiri yang mana saat itu masih bernama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kemudian tahun 1974 berubah menjadi Kantor Wilayah Bina Tuna Warga (BTW). Keputusan Presiden No. 27 tahun 1981 tanggal 7 Juli 1981 tentang Dasar Hukum Reorganisasi Departemen yang mendasari beralihnya status Departemen Kehakiman dari Holding Company menjadi pola yang terpadu (Integrated Type) dan tahun 1982 pada saat itu bernama Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang termasuk klasifikasi type A kemudian pada tahun 1994-2004 mengalami perubahan 2 kali yaitu Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-undangan dan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM kemudian tahun 2004-2009 mengalami perubahan 2 kali yaitu Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sampai sekarang.

B. Visi dan Misi

VISI
Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum

MISI :
1. Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas,
2. Mewujudkan Pelayanan Hukum yang berkualitas,
3. Mewujudkan Penegakan Hukum yang berkualitas,
4. Mewujudkan Penghormatan Pemenuhan dan Perlindungan HAM,
5. Mewujudkan Layanan Manajemen Administrasi Kementerian Hukum dan HAM,
6. Mewujudkan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang Profesional dan Berintegritas.

C. Tugas dan Fungsi

1. Tugas
Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi
Untuk melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
b. pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
c. pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
d. pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelayanan Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
e. penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, pelindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
f. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

D. Nilai dan Tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Nilai
Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nilai ini mendukung dan memandu disaat tugas dan tanggungjawab sedang dikerjakan. Adapun nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

a) Profesional
Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

b) Akuntabel
Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

c) Sinergi
Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.

d) Transparan
Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

e) Inovatif
Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

2. Tujuan
Dalam penyusunan rencana strategis tujuan adalah kondisi yang akan atau harus dicapai dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah dibayangkan sebelumnya baik dalam konteks Visi terutama dalam perspektif misi organisasi. Tujuan akan menjadi acuan dalam perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan dikaitkan dengan analisis strategis maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian adalah:

a) Terwujudnya politik legislasi yang berkualitas melalui pembentukan peraturan perundangan yang terencana;
b) Terwujudnya Layanan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang cepat dan murah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
c) Terwujudnya penegakan hukum yang berkualitas di bidang Keimigrasian, Hak Kekayaan intelektual, kerjasama timbal balik dengan Negara lain, Pembinaan Pemasyarakatan serta efektifitas koordinasi antar instansi penegak hokum;
d) Terwujudnya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;
e) Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang professional;
f) Terwujudnya aparat Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

E. Satuan Kerja
Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di wilayah kerja, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dibantu 33 (tiga puluh tiga) Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh Wilayah Sulawesi Selatan dengan pembagian satuan kerja (SATKER) sebagai berikut :

No. KANTOR/UPT JUMLAH SATKER
1. Kantor Wilayah 1
2. Lembaga Pemasyarakatan 9
3. Rumah Tahanan Negara 15
4. Balai Pemasyarakatan 3
5. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara 1
6. Kantor Imigrasi 3
7. Rumah Detensi Imigrasi 1
8. Balai Harta Peninggalan 1
  Jumlah 34

 

F. Susunan Organisasi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan terdiri atas 4 divisi, yaitu:

a. Divisi Administrasi
Divisi administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal. Divisi Administrasi terdiri atas:
1. Bagian Program dan Pelaporan;
2. Bagian Umum;

b. Divisi Pemasyarakatan
Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah. Divisi Pemasyarakatan terdiri atas:
1. Bidang Pembinaan, Bimbingan Pemasyarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi;
2. Bidang Keamanan, Kesehatan, dan Perawatan Narapidana / Tahanan, dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;

c. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal atau Badan terkait di wilayah. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:
1. Bidang Hukum;
2. Bidang Pelayanan Hukum;
3. Bidang Hak Asasi Manusia;

d. Divisi Keimigrasian
Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Imigrasi di wilayah. Divisi Keimigrasian terdiri atas:
1. Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian;
2. Bidang Intelijen, Penindakan, Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian;