Makassar. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, gelar kegiatan Soaialisasi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) untuk memiyigasi risiko transakai keuangan mencurigakan bagi notaris di Wilayah Sulsel, di Hotel Gammara Makassar, Kamis(24/2)
Kegiatan ini menghadirkan 3 orang narasumber dari kalangan notaris, Akademisi dan Pemerintahan. Mereka adalah Prof
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham di Indonesia, dan para pemangku kepentingan daerah akan bekerja sama membantu untuk melindungi kekayaan intelektual (KI) masyarakat yang berada di wilayah pelosok.
Bantuan ini hadir dalam bentuk program Mobile IP Clinic atau
Kepala Bagian Program dan Humas Kanwil Kemenkumham Sulsel John Batara Manikallo, Selasa (22/2) mengatakan bahwa sehubungan adanya pengaduan dugaan pelecehan verbal oleh Kalapas Pare Pare Zainuddin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Perempuan inisial AM (46), Tim Kanwil yang diketuai Rahnianto (Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi, Divisi Pemasyarakatan) sudah
Makassar, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, melalui Kepala Subbid Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Jean Henry Patu, Selasa(22/02/2022) sosialisasikan Badan Hukum Perseroan perorangan, di Kompas TV Makassar.
Jean yang bertindak sebagai narasumber pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Badan Hukum Perseroan Perorangan memiliki keunggulan dan kemudahan yang
Makassar. Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar Kemenkumham Sulsel menggelar sosialisasi tugas dan fungsi BHP terkait kepailitan di Hotel Gammara Makassar, Selasa (22/02).
Kabid Yankumham Kanwil Kemenkumham Sulsel, Mohammad Yani, saat membuka acara mengatakan, Kepailitan sebagai sita umum atas semua harta kekayaan Debitur untuk pembayaran utang kepada Kreditur berfungsi sebagai
Hubungi Kami
