Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel lakukan Pengumpulan Data SIPKUMHAM terkait Dampak Rehabilitasi (Sosial dan Medis) untuk mengurangi residivis di Lapas dan Rutan yang dilaksanakan Pada Lapas Kelas IIA Watampone
Kegiatan dilaksanakan oleh Tim Analisis Strategi Kebijakan Kanwil Kemenkumham Sulsel yang dipimpin oleh Wawan Darmawan bersama Andi Pramitha Krisnayanti, Andi Wahyu Iskandar dan Faizal Farezi. Kedatangan tim disambut dengan baik oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Lapas Kelas IIA Watampone, Sultan, Jumat (23/08)
Wawan Darmawan mengatakan pengumpulan data SIPKUMHAM ini merupakan kegiatan tahunan terkait tugas dan fungsi dari Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM untuk melakukan analisis data dan menyusun laporan analisis Kebijakan (pelayanan publik, permasalahan hukum, dan permasalahan HAM) berkala setiap triwulan.
"Ini berdasarkan inventarisasi dan identifikasi data permasalahan yang telah dikumpulkan oleh Tim atau permasalahan aktual yang terjadi di wilayah. Selanjutnya dilakukan analisis yang nantinya akan menghasilkan rekomendasi terkait perumusan kebijakan," kata Wawan dalam keterangannya.
Wawan menambahkan bahwa warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang mengisi Lapas dan Rutan kebanyakan terlibat kasus narkotika dan setengahnya merupakan residivis dengan kasus yang sama.
Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauhmana rehabilitasi (sosial dan medis) yang diselenggarakan oleh Lapas dan Rutan berjalan efektif dalam mengurangi residivis di Lapas. Tim juga menggali informasi terkait kendala atau hambatan yang dialami oleh Lapas Kelas IIA Watampone selama pelaksanaan rehabilitasi.
Selanjutnya tim mengumpulkan data di Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone terkait data klien dengan kasus narkotika yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.
Kepala Bidang HAM, Utary Sukmawati mengatakan bahwa dengan adanya pemanfaatan aplikasi SIPKUMHAM, kiranya dapat memberikan solusi dan memudahkan pengawasan terhadap tantangan dan antisipasi dalam menghadapi peningkatan WBP Penyalahgunaan Narkotika pada UPT Pemasyarakatan di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan.
Terpisah, Plt. Kakanwil Sulsel Indah Rahayuningsih mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus mendukung kinerja dari BSK utamanya dalam memberikan input ataupun masukan – masukan sehingga BSK mampu menghadirkan kebijakan – kebijakan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM.
Adapun Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM) adalah aplikasi yang digagas Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM RI untuk mengumpulkan data (crawling) permasalahan hukum, HAM dan pelayanan publik secara otomatis di media online dan media sosial. Data dan informasi yang dikumpulkan akan menunjukkan pola, tren, dan isu-isu aktual permasalahan Hukum dan HAM, serta pelayanan publik yang ada di masyarakat, sehingga dapat mendukung pembuatan kebijakan, peningkatan kualitas penelitian, serta pelayanan publik.
