Makassar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) menggelar internalisasi Pelatihan Budaya Kerja atau Tata Nilai PASTI dan BerAKHLAK, bertempat di Aula Pancasila Kanwil pada Kamis (19/09).

Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Puguh Wiyono dalam paparannya mengatakan bahwa di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No 20/2017, seluruh pegawai wajib menjunjung tinggi profesionalitas, akuntabilitas, sinergis, transparansi, dan invoasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi (tusi) sehari-hari.

“Kita di dalam melaksanakan tusi sehari-hari di kantor selalu mengenakan PIN PASTI. Penggunaan PIN PASTI tentu harus sejalan dengan implementasi Tata Nilai PASTI,” kata Puguh.

Lebih lanjut Puguh menjelaskan Tata Nilai PASTI terdiri dari: Profesional artinya bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi, Akuntabel berarti Setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, Sinergi yakni Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif, Transparan merupakan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, dan Inovatif yaitu mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Puguh juga memaparkan Tata Nilai BerAKHLAK yang merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

“Dari ke-7 (tujuh) Tata Nilai BerAKHLAK tersebut, saya menggarisbawahi Berorientasi Pelayanan. Pada nilai ini, saya meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti,” papar Puguh.

“Kita tahu bahwa setiap harinya, masing-masing pegawai mendapat giliran untuk bertugas melayani masyarakat melalui kegiatan Piket Layanan di Lobby Kanwil. Disinilah setiap pegawai dituntut untuk melayani setiap kebutuhan masyarakat. Ini sejalan dengan nilai Berorientaasi Pelayanan,” sambungnya saat mencontohkan.

Puguh lalu ungkapkan bahwa Core Value Tata Nilai PASTI dan BerAKHLAK sangat penting dilaksanakan karena core value ini memberikan identitas bagi sebuah organsiasi sekaligus memunculkan budaya organisasi di Kemenkumham.

Untuk dapat membangun budaya kerja di organisasi, Puguh meminta kepada seluruh pegawai untuk mengerti dan memahami atas nilai-nilai organisasi karena value tersebut merupakan nilai prinsip yang penting untuk diterapkan, sertqa tidak boleh dilanggar oleh siapapun.

“Nilai-nilai tersebut pada akhirnya telah diterjemahkan ke dalam perilaku, mindset, dan attitude kita di dalam pelaksanaan tusi sehari-hari,” pinta Puguh.

Terpisah, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Taufiqurrakhman mengapresiasi atas pelaksanaan internalisasi Pelatihan Budaya Kerja atau Tata Nilai PASTI dan BerAKHLAK. Melalui internalisasi ini, Taufiqurrakhman berharap agar Tata Nilai PASTI dan BerAKHLAK tersebut dapat diterapkan dengan baik dalam pelaksanaan kinerja oleh seluruh jajaran ASN Kanwil Kemenkumham Sulsel.

Lebih lanjut Taufiqurrakhman meminta kepada seluruh jajarannya untuk menciptakan layanan publik yang berdampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, serta membangun komunikasi baik kepada internal maupun eksternal demi mewujudkan kinerja yang lebih optimal.

Hadir dalam internalisasi ini Kepala Bagian Umum Basir, Kepala Bagian Program dan Humas Khomaini, Kepala Bidang Hukum Andi Haris, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga Andi Rahmat, serta jajaran pegawai Kanwil Kemenkumham Sulsel.

Makassar -Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus TPI Makassar, menggelar Diseminasi Golden Visa dan Implementasi dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Claro Makassar pada Rabu (18/09).

Kepala Divisi Keimigrasian (Kadivim)  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel), Jaya Saputra, mewakili Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Taufiqurrakhman yang membuka secara langsung kegiatan mengatakan, Diseminasi Golden Visa ini sejalan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No 22/2023 mengenai Visa dan Izin Tinggal, serta Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No 82/2023 yang diundangkan pada 30 Agustus 2023 lalu menjadi landasan pemberlakuan kebijakan Golden Visa.

“Klasifikasi visa ini diperuntukkan Warga Negara Asing (WNA) berkualitas yang akan bermanfaat kepada perkembangan ekonomi negara, salah satunya adalah penanam modal baik korporasi maupun perorangan,” kata Jaya.

Lebih lanjut Jaya mengatakan bahwa pemegang Golden Visa dapat menikmati sejumlah manfaat eksklusif dari jenis visa ini. Di antaranya adalah jangka waktu tinggal lebih lama, kemudahan keluar dan masuk Indonesia, serta efisiensi karena tidak perlu lagi mengurus Izin Tinggal Terbatas (ITAS) ke kantor imigrasi.

Sementara itu, Kepala Kanim Kelas I TPI Makassar Abdi Widodo Subagio dalam sambutannya mengatakan Golden Visa merupakan suatu kebijakan adaptif dan responsif dari Kemenkumham, melalui Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) yang memanifestasikan salah satu fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

“Golden Visa memberikan kemudahan WNA dalam berinvestasi dan berkarya sehingga memberikan multiplier effect terhadap perekonomian Indonesia terkhusus wilayah Sulawesi Selatan,” kata Abdi.

Lebih Lanjut Abdi menambahkan, jenis-jenis Golden Visa mencakup Investor Perorangan, Investor Korporasi, Eks Warga Negara Indonesia (WNI), Keturunan Eks WNI, Rumah Kedua (Second Home), Talenta Global dan Tokoh Dunia. Golden Visa ini dapat diajukan melalui evisa.imigrasi.go.id dan telah diintegrasikan dengan layanan perbankan sehingga pemohon Golden Visa dapat menyetorkan jaminan keimigrasian secara online dari negara asal.

“Pelayanan publik yang cepat dan mudah seperti ini diharapkan mendorong Indonesia khususnya wilayah Sulawesi Selatan menjadi semakin maju,” harap Abdi.

Adapun Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kanim Kelas I TPI Makassar Okky Mulya Somantri dalam laporannya, menyampaikan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyebarluaskan informasi mengenai regulasi, implementasi, dan manfaat dari pemberian Golden Visa, penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM), serta kewarganegaraan kepada jajaran keimigrasian, khususnya kepada para pemangku kepentingan di bidang keimigrasian.

Terpisah, Kakanwil Taufiqurrakhman mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan Diseminasi Golden Visa yang diadakan oleh Kanim Kelas I TPI Makassar. Taufiqurrakhman berpesan kepada seluruh jajaran Keimigrasian di Sulawesi Selatan untuk terus mengimplementasikan kebijakan Golden Visa dengan sebaik-baiknya.

“Golden Visa akan menjadi instrumen yang memberikan kemudahan bagi WNA potensial serta memberikan keuntungan dari sisi investasi di Indonesia, yang akan dilaksanakan di lapangan dengan tetap merujuk pada ketentuan yang telah diatur serta perundang-undangan yang berlaku,” ucap Taufiqurrakhman.

Diketahui, Golden Visa ini sendiri telah dilincurkan oleh Presiden RI Joko Widodo dan Menkumham saat itu Yasonna Laoly pada 25 Juli 2024 lalu di Hotel The Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

Bali - Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan, Pembinaan, dan Pengawasan Jabatan Notaris resmi ditutup oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Cahyo Rahadian Muzhar. Acara ini digelar di Discovery Kartika Plaza Hotel, Bali, Rabu Malam (18/9).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Taufiqurrakhman bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hernadi mengikuti acara penutupan ini.

Dirjen AHU, Cahyo Rahadian Muzhar dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini yang dihadiri oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM se-Indonesia dan perwakilan unsur terkait dari masing-masing wilayah.

"Melalui Rakor ini, diharapkan dapat menghasilkan notaris-nitaris yang kredibel," Ungkap Cahyo.

Menurut Cahyo, rekomendasi yang dihasilkan dari Rakor melalui masing-masing Kelompok Kerja (Pokja) ini dapat berul-betul direalisasikan.

"Kedepan akan dibentuk tim khusus untuk mendetailkan rekomendasi dari Rakor ini. Untuk itu, langkah-langkah kongkret sangat dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan sesuai dengan yang dipresentasikan hari ini," Ujar Cahyo.

"Sekali lagi, terima kasih dedikasinya hadir pada rakor ini yang semata-mata diselenggarakan untuk membangun bangsa dalam meningkatkan sektor bisnis dan investasi," tutup Dirjen Ahu dalam sambutannya.

Kegiatan ini sebelumnya dirangkaikan dengan pelantikan Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) periode 2024-2027 dan Pengganti Antar Waktu (PAW) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) periode 2022-2025.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan unsur notaris, akademisi dan pemerintahan dari berbagai wilayah se-Indonesia.

Bali - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkumham Sulsel), Taufiqurrakhman dilantik menjadi Majelis Pengawas Wilayah Notaris (WPWN) dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sulawesi Selatan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Cahyo Rahadian Muzhar.

Pelantikan ini digelar pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Jabatan Notaris di Discovery Kartika Hotel Bali, Rabu (18/9).

Dirjen AHU, Cahyo Rahadian Muzhar mengawali sambutannya mengungkapkan bahwa era sekarang merupakan era yang mempunyai tantangan yang mana para notaris merupakan jabatan profesi yang mempunyai hak dan tanggung jawab dalam layanan publik.

"Menghadapi tantantangan tersebut, Notaris harus bersama-sama dengan pemerintah karena merupakan bagian dari pemerintah. Kita harus mempunyai satu persepsi dan pandangan yang sama serta satu tujuan," Ungkap Cahyo.

Ia menekankan kepada para yang dilantik saat ini untuk menjaga sinergitas dan kolaborasi serta menjaga kekompakan di masing-masing wilayah. "Ini menjadi tanggungjawab bersama dari semua pihak terkait yang perlu dilakukan secara bersama-sama dalam membangun bangsa yang semakin besar," Ucap Cahyo.

"Saya yakin, pembinaan dan pengawasan notaris akan jauh lebih baik ketika menerapkan hal tersebut dan menerapkan standar sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya serta diterapkn dengan tegas dan netral," Lanjutnya.

Dirjen Cahyo menutup sambutannya dengan meminta para majelis yang dilantik untuk menjaga integritas serta melakukan pemetaan pada masing-masing wilayah.

Kepala Kantor Wilayah bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM usai pelantikan juga mengikuti rangkaian Rapat Koordinasi yang dibagi menjadi beberapa Kelompok Kerja. Untuk kepala Kantor Wilayah ikut pada Pokja Dua oleh Kepala Biro Barang Milik Negara membahas terkait Pentingnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Optimalisasi Kinerja Majelis Pengawas Notaris dan Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan Nasional, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) terkait Pengelolaan Arsip dalam Era Digitalisasi.

Dirjen AHU dalam kesempatan ini melantik Para Kepala Kantor Wilayah dan Perwakilan Unsur terkait dari berbagai Wilayah se-Indonesia. Untuk sulsel, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulsel, Hernadi hadir bersama para akademisi dari Universitas Hasanuddin diantaranya Prof. Ahmadi Miru dan Prof. Anwar Borahima serta dari Unsur Pemerintah yakni Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Hukum Pemprov Sulsel, Idris dan Unsur Notaris yakni Abdul Muis, Lola Rosalina dan Lieke Tinggal.

Makassar – Tim Satgas Rutan Kelas I Makassar, dengan bantuan Tim Resmob Polda Sulsel, berhasil menemukan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bernama Junaedi alias Pato bin dg. Baba yang sempat melarikan diri.

Junaedi ditemukan pada Selasa, (17/9) sekitar pukul 04.00 WITA di Desa Tanralili, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros, setelah dilakukan pencarian selama 2x24 jam sejak kaburnya pada Ahad, (15/9).

Kepala Rutan Kelas I Makassar, Jayadikusumah, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan timnya dalam menangkap kembali WBP tersebut.

"Alhamdulillah, dalam waktu 2x24 jam, akhirnya WBP Junaedi berhasil ditemukan dan saat ini sudah diamankan di sel merah Rutan Makassar," terangnya pada Selasa (17/9).

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan kerjasama yang solid antara jajarannya dan Tim Resmob Polda Sulsel yang terus melakukan pengejaran hingga Junaedi ditemukan.

"Kami sangat mengapresiasi kerja sama ini. Tentunya, akan ada evaluasi atas kejadian ini agar tidak terulang kembali di masa mendatang," tambahnya.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Sulsel, Agung Aribawa, usai WBP tersebut ditemukan mengingatkan seluruh kepala Lapas dan Rutan yang ada di Sulsel untuk memperketat dan menjalankan tugas – tugasnya sesuai dengan SOP dan peraturan yang ada.

“Teman – teman di Lapas dan Rutan untuk selalu waspada dan terus meningkatkan deteksi dini terhadap kemungkinan ataupun kerawanan – kerawanang yang ada di dalam Lapas dan Rutan. Ha ini untuk mencegah terjadinya hal – hal negatif seperti masuknya barang terlarang dan larinya WBP,” jelasnya

“Tolong untuk memperketat penjagaan dan pengamanan dalam Rutan dan Lapas,” lanjutnya

Terpisah Kakanwil Taufiqurrakhman menanggapi kaburnya WBP di Rutan Makassar, beliau mengatakan agar jajaran pemasyarakatan harus lebih jeli dan teliti dalam melaksanakan tugas. Tentunya Kanwil Sulsel telah memerintahkan Karutan untuk melakukan pemeriksaan terhadap WBP yang kabur dan melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang berjaga saat itu.

Rutan Kelas I Makassar saat ini menampung sebanyak 2.082 warga binaan, dengan pengawasan ketat oleh petugas yang terbagi dalam 4 Regu Pengamanan (Rupam) yang terdiri dari 20 orang setiap shift.

Sementara itu, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Makassar, Andi Erdiyangsah Bahar, mengungkapkan bahwa Junaedi alias Pato bin Dg. Baba dinyatakan melakukan pelanggaran berat karena kabur dari tahanan.

Sehingga, ia dikenai sanksi berupa Register F, yang mengakibatkan pencabutan haknya untuk mendapatkan program integrasi berupa Cuti Bersyarat (CB) atau Pembebasan Bersyarat (PB).

"Dengan sanksi Register F ini, hak integrasi Junaedi untuk memperoleh Cuti Bersyarat (CB) atau Pembebasan Bersyarat (PB) secara otomatis dicabut," jelasnya.