Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

Dekatkan Layanan KI Kemasyarakat, Kanwil Kemenkumham Sulsel Gelar MIC

 Dekatkan Layanan KI Kemasyarakat Kanwil Kemenkumham Sulsel Gelar MIC

Makassar. Untuk ketiga kalinya pada tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) menyelenggarakan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) ataupun klinik kekayaan intelektual bergerak.

Dalam penyelenggaraan MIC selama 3 hari dari tanggal 20 - 22 Agustus 2024 di Hotel Claro, Kanwil Sulsel kembali menggandeng Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual (DJKI) yang menghadirkan para ahli Kekayaan Intelektual untuk dapat memberikan layanan konsultasi dan layanan pendampingan permohonan Kekayaan Intelektual.

Kegiatan yang mengangkat tema Memperkenalkan dan Mendekatkan Layanan Kekayaan Intelektual Kepada Masyarakat hingga Kepelosok Daerah di buka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi selatan Jufri Rahman.

Jufri menyampaikan bahwa kegiatan hari ini merupakan kegiatan yang penting dan strategis.

" Tentunya sangat penting untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual produk - produk UMKM di Sulsel. Dan kegiatan ini akan memberikan banyak informasi yang dibutuhkan masyarakat agar mereka mudah mendaftarkan produknya, " jelas Jufri

Namun Jufri juga menyoroti kurangnya kesadaran masyarat Sulsel untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual produk - produknya.

Untuk itu, sekali lagi Jufri Rahman sangat mengapresiasi kegiatan hari ini yang akan memudahkan masyarakat daerah mendaftarkan Kekayaan Intelektual produk - produknya dan memberikan petunjuk - petunjuk agar masyarakat termotivasi mendaftarkan ataupun mencatatkan KI produk - produknya.

"Dengan mendaftarkan KI produk kita, maka akan terlindungi dan tidak mudah di klaim oleh orang ataupun daerah lain, " ungkapnya sambil mencontohkan beberapa produk dan kebudayaan Indonesia yang di klaim negara lain.

Selanjutnya Jufri ingin agar proses pendaftaran KI di sederhanakan dan kepastian hasilnya di informasikan secara jelas pada masyarakat.

Sementara itu, Plt. Kakanwil Sulsel Indah Rahayuningsih mengatakan bahwa Kekayaan Intelektual merupakan salah satu tolok ukur dari kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Untuk memajukan Kekayaan Intelektual Indonesia, para pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di wilayah, harus saling bersinergi dan berkolaborasi untuk membangun ekosistem Kekayaan Intelektual yang baik. Pembangunan ekosistem Kekayaan Intelektual yang baik tersebut, salah satunya dilakukan melalui Layanan Kekayaan Intelektual yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya diwujudkan dalam bentuk Mobile Intellectual Property Clinic atau Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak.

Indah berharap Penyelenggaraan Layanan Kekayaan Intelektual Bergerak tidak hanya terputus pada rangkaian kegiatan selama 3 (tiga) hari ini, melainkan mesti diwujudkan menjadi suatu sistem dan program kerja unggulan dari Kementerian Hukum dan HAM dalam mempersiapkan dan mensukseskan Visi Indonesia Emas pada 2045 nanti. Salah satunya melalui pembangunan Sumber Daya Manusia yang kreatif dan inovatif di seluruh wilayah Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan.

Dekatkan Layanan KI Kemasyarakat Kanwil Kemenkumham Sulsel Gelar MIC1

Sementara itu, dalam laporan kegiatan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hernadi mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk meningkatkan peran dan pemahaman para pemangku kepentingan terkait dalam mendukung dan mensukseskan program dan pemajuan Kekayaan Intelektual di wilayah.

Kegiatan ini juga dilaksanakan guna menjalin koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan untuk menyelenggarakan Mobile IP Clinic (Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak) guna mendekatkan Layanan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat Sulawesi Selatan.

Peserta pada kegiatan ini ditargetkan berasal dari para pemangku kepentingan terkait Kekayaan Intelektual, diantaranya pemerintah daerah, masyarakat pelindungan Indikasi Geografis, komunitas-komunitas, pengusaha, pegiat seni dan budaya, pelajar, mahasiswa, dan akademisi; serta masyarakat pada umumnya;

Sebagai wujud implementasi Kerja Sama yang telah dijalin sebelumnya, dalam kegiatan Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak ini panitia juga menghadirkan perwakilan dari Pemerintah Kota Makassar yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Rekomendasi atau Surat Keterangan bagi Pemohon Kekayaan Intelektual dengan skala Usaha Mikro atau Kecil guna memfasilitasi pendaftaran dan/atau pencatatan Kekayaan Intelektual bagi golongan UMKM;

kegiatan ini turut mengakomodir para pelaku UMKM dan pemilik Indikasi Geografis di wilayah Sulawesi Selatan untuk dapat mempromosikan produk-produknya miliknya secara gratis melalui Booth khusus UMKM dan Indikasi Geografis yang disediakan panitia untuk memasarkan produk-produknya. Hal ini dimaksudkan untuk memberi dukungan kepada kemandirian pelaku usaha lokal sehingga dapat mewujudkan perekonomian Sulawesi Selatan yang tangguh.

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Sultan Alauddin No 191A, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan, 90221
PikPng.com phone icon png 604605   +682196735747
    Email Kehumasan
    kanwilsulsel@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI SULAWESI SELATAN


facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Sultan Alauddin No 191A, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini - Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221
PikPng.com phone icon png 604605   082196735747
PikPng.com email png 581646   kanwilsulsel@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI