Makassar - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan meraih dua penghargaan di Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU). Penghargaan tersebut diantaranya, Pertama, terkait Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kementerian Keuangan Tahun 2024. Kedua, terkait Publikasi Layanan Administrasi Hukum Umum Terbanyak di Wilayah Tahun 2024.
Penghargaan ini diserahkan pada penuntupan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Layanan Administrasi Hukum Umum Tahun 2024 di Hotel Grand Mercure Jakarta, Selasa (10/12).
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo mengatakan bahwa penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan partisipasi serta bentuk sinergitas yang baik dalam mendukung pencapaian target Ditjen AHU.
Menurut Widodo, Ditjen AHU sebagai salah satu pioneer pelayanan publik berbasis digital di Indonesia, memegang peran sentral dalam mewujudkan pelayanan publik yang mendukung peningkatan perekonomian nasional yang berkepastian hukum
"Dengan berbagai inovasi digital yang diterapkan, Ditjen AHU tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan tugasnya, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi nasional. Termasuk melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang signifikan, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program-program Ditjen AHU baik di Pusat maupun di wilayah," Ungkap Widodo.
Dirjen AHU mengatakan, kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan strategis sehingga Ditjen AHU yang berorientasi pada peningkatan layanan administrasi hukum dapat tersu mendukung pembangunan ekonomi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Swmentara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal AHU, Hantor Situmorang mengatakan bahwa kegiatan ini telah dilakukan penguatan materi terkait peran strategis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dalam mewujudkan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada periode 5 (lima) tahun mendatang.
"Kami berharap, apa yang dihasilkan dalam rangkaian kegiatan rapat kerja teknis ini tidak berhenti pada rencana saja, namun benar-benar dapat dilaksanakan oleh seluruh unit teknis yang terkait, baik di pusat maupun wilayah, serta dimonitor secara berkala sehingga target kinerja Ditjen AHU dapat dicapai secara optimal sesuai dengan yang telah ditetapkan," Ungkap Hantor.
Adapun indikator penghargaan terkait Nilai IKPA yakni Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output. Capaian IKPA Kanwil Sulsel di Tahun 2024 konsisten di angka 100 Persen. Kemudian terkait Publikasi Layanan Administrasi Hukum Umum Terbanyak di Wilayah Tahun 2024, indikatornya adalah publikasi terkait pewarganegaraan, publikasi informasi layanan melalui billboard yang masif, publikasi pemberitaan AHU di Sulsel, dan Media Sosial.
Kepala Kantor Wilayah, Taufiqurrakhman yang juga hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi capaian yang dilakukan jajarannya. "Kedepan, capaian ini tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan untuk terus meningkatkan layanan AHU di Wilayah," Ungkap Taufiqurrakhman.
Penghargaan ini diterima oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Muhammad Tahir. Ia bersama jajarannya hadir pada kegiatan tersebut dan mengikuti rangkaian Rakor AHU dari hari pertama hingga penutupan hari ini. Adapun jajaran Bidang Pelayanan AHU yang mengikuti kegiatan ini, yakni Andi Wildania dan Fajar Kartini.
