Makassar – Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Sulsel Mohammad Yani, Selasa (22/2) mengatakan bahwa untuk Penyebaran Informasi Layanan Administrasi Hukum Umum bertemakan kewarganegaraan , Sinkronisasi aplikasi AHU dan Online Single Submission (OSS), telah dilaksanakan Talkshow interaktif pada Radio Venus Kota Makassar, Senin (21/02/2022).
Narasumbernya , Kadis Dukcapil kota Makassar , Dr Puspa dan Al Ghazali dari Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) kota Makassar.
Terkait kewarganegaraan, Yani menyampaikan bahwa pada tahun 2019 dan 2020 telah ada 2 (dua) warga negara asing diwilayah kemenkumham sulsel menjadi warga negara Indonesia yang disebabkan oleh perkawainan campuran sebagaimana diatur pada pasal 19 Undang – undang No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.
Kadis Dukcapil, Doktor Puspa menjelaskan bahwa berdasarkan UU 23 Tahun 2008, ada 24 layanan dukcapil. Terkait dengan peran sertanya dalam kewarganegaraan, dukcapil wajib untuk memberikan pelayanan kepada seluruh WN mulai lahir sampai meninggal . termasuk bagi WNA yang punya kartu izin tinggal tetap ( kitap) dan kartu izin sementara ( kitas) dari Imigrasi
Menurut Puspa Ariati dalam Permendagri 102 Tahun 2019, data pribadi penduduk wajib dilindungi .terkait akses data penduduk , maka harus ada perjanjian kerjasama (PKS) antar kementerian dilakukan agar leluasa melakukan akses. Jika sistem yang dibangun berskala nasional maka dirjen dukcapil di pusat harus bekerjasama dengan kemenkumham pusat.
Terkait Imigran, tidak ada masalah dengan dukcapil, tergantung datanya di kemenkumham. "Koordinasi kami intens dengan pihak imigrasi", kata Puspa
Khususnya warga lapas dan rutan, Puspa meminta kepada kemenkumham untuk melakukan update dokumen kependudukan secara menyeluruh.
Narasumber selanjutnya, Al Gazali dari PTSP kota makassar menyampaikan bahwa hubungan kerja Kemenkumham dengan PTSP adalah terkait sistem Online Single Submission(OSS). Aplikasi OSS menghubungkan empat aplikasi yakni aplikasi dengan ruang lingkup untuk kabupaten/kota, aplikasi untuk ruang lingkup provinsi, aplikasi untuk kementerian/lembaga, dan aplikasi yang ada di pusat di Kementerian Investasi, bertujuan untuk meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan keterjaminan dalam mendapatkan izin berusaha bagi para pelaku usaha di Indonesia.
OSS tidak bisa diakses tanpa pasword dari Ditjen AHU melalui aplikasi ahu online. Apa yang didaftarkan oleh notaris itulah yang dapat di akses oleh OSS untuk menverifikasi badan usaha.
Jadi, siapkan data-data pendaftaran untuk OSS, cukup duduk di rumah buka website oss. co.id, pihak PTSP akan melakukan verifikasi data yang telah didaftarkan tersebut. Dengan menggunakan Email pribadi, KTP, NPWP pribadi," ungkap Al Gazali mengakhiri takshow.
Adapun Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko.
Hubungi Kami 
