Makassar. Tim JDIH Kanwil Kemenkumham Sulsel yang dipimpin Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Hukum (JDIH) Yohanis Tani melakukan koordinasi & konsultasi terkait percepatan integrasi website JDIH di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Maros, Barru dan Kota Pare-Pare pada Rabu 2 Juni 2021.
Dalam rangka penguatan keberadaan JDIH di Daerah, khususnya di lingkungan Setwan DPRD Kabupaten Maros,Barru dan Kota Pare-Pare yang berperan penting dalam pendokumentasian produk hukum yang diterbitkan atas inisiatif dari DPRD, sebagai bagian dari keterbukaan informasi hukum publik.
Tim Kanwil Kemenkumham menyampaikan bahwa saat ini pusat dokumentasi & jaringan informasi hukum BPHN telah membuat inovasi baru bernama PROPESI sebagai Program Percepatan Integrasi Anggota JDIHN Tahun 2021.
Dengan adanya program ini, anggota JDIH di lingkungan Setwan DPRD Kabupaten Maros, Barru dan kota Pare-Pare tidak perlu menyiapkan domain & hosting.
Karena semuanya telah di fasilitasi.
Melalui Program PROPESI Ini diharapkan anggota JDIH di lingkungan Setwan DPRD Kab. Maros, Barru & Kota Pare-Pare dapat segera memiliki website yang terintegrasi dengan Portal jdihn.go.id.
Hubungi Kami 
