Makassar. Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, hari ini, Selasa (18/06/2019) mengikuti teleconference Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM TA 2018 bertempat di aula Kantor Wilayah.
Kemenkumham RI memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2018. Raihan WTP kali ini merupakan kali keenam yang diperoleh Kemenkumham, sekaligus untuk yang keempat secara berturut-turut. Hal ini disampaikan oleh Menkumham, Yasonna H. Laoly dalam sambutannya.
Meraih empat kali WTP berturut-turut tidaklah mudah. Kemenkumham telah melaksanakan restrukturisasi program dan kegiatan, serta mengikuti perubahan basis akuntansi dari basis kas ke basis akrual selama lima tahun terakhir. Kemudian ditandatangani juga MoU dengan Ikatan Akuntan Indonesia untuk melakukan workshop dan ujian sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintahan (AAP) yang bertujuan sebagai alat ukur untuk menilai kompetensi pegawai dan terhitung sejak 2016-2019, 570 pegawai dari seluruh Indonesia dikirim untuk mengikuti workshop dan ujian sertifikasi AAP level A dan B.
WTP merupakan opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.(Humas)
Hubungi Kami 
