Makassar – Setelah melakukan serangkaian Penilaian verifikasi lapangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Tim Penilaian Mandiri (TPM) Inspektorat Jenderal (Itjen) bersama jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) menggelar exit meeting di Ruang Rapat Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sulsel pada Jumat (25/10).
Kegiatan ini merupakan bagian akhir dari proses verifikasi lapangan untuk memastikan kesiapan 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Sulsel dalam meraih predikat WBK, yaitu Rutan Jeneponto, Lapas Makassar, Rutan Watansoppeng, dan Bapas Palopo.
Hadir dalam kegiatan tersebut Auditor Madya TPM Nasrudin Nurdiansyah, Jajaran TPM Itjen, dan Jajaran Subbagian Humas RB dan TI.
Dalam exit meeting tersebut, TPM Itjen menyampaikan jajarannya telah melakukan verifikasi lapangan dengan fokus pada 2 (dua) area penilaian yaitu Pelayanan dan Integritas. “Pada Area Pelayanan mencakup Persyaratan Layanan, Prosedur Layanan, Waktu, dan Petugas. Sementara pada Area Integritas mencakup tarif/biaya layanan, diskriminasi, pungli, kejujuran, kepatuhan peraturan, kemampuan bekerjasama, dan pengabdian kepada masyarakat dan negara,” papar Nasrudin.
Dari hasil penilaian tersebut, TPM Itjen menyampaikan sejumlah catatan penting dari aspek Manajemen Risiko, Inovasi, dan Kinerja.
“Kami apresiasi kepada ke-4 UPT yang telah memitigasi setiap potensi-potensi terjadinya pelanggaran integritas sebagaimana dipetakan dalam Manajemen Risiko seperti pelanggaran kewenangan, gratifikasi, benturan kepentingan, pungutan liar, praktik percaloan, dsb, baik dalam pelayanan maupun dalam pelaksanaan pekerjaan/tugas sehari-hari,” papar Nasrudin.
Lebih lanjut Nasrudin paparkan bahwa pemetaan Manajemen Risiko tersebut telah melahirkan sejumlah inovasi-inovasi yang disajikan oleh ke-4 UPT tersebut berbasis kebutuhan pengguna layanan di dalam rangka peningkatan kualitas layanan.
Nasrudin juga meminta kepada UPT lainnya yang telah mendapat predikat WBK agar wajib meningkatkan kinerjanya dibandingkan pada tahun sebelumnya, dengan harapan mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Menutup exit meeting ini, Nasrudin sampaikan bahwa hasil verifikasi lapangan tersebut akan digabung dengan hasil wawancara dan dokumen Lembar Kerja Evaluasi (LKE), untuk kemudian dirapatkan dalam panel Tim Penilai Nasional (TPN).
“Kami harap ke-4 UPT tersebut semoga lulus WBK. Mudah-mudahan jajaran pimpinan pusat dapat memberikan dukungan positif atas kinerja pada 4 UPT tersebut,” harap Nasrudin.
Terpisah, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Taufiqurrakhman menyampaikan terima kasih kepada jajaran TPM Itjen yang telah melaksanakan verifikasi lapangan dan memberikan bnerbagai masukan, untuk kemudian segera ditindaklanjuti.
“Pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM ini bukanlah formalitas semata, melainkan keharusan bagi seluruh jajaran UPT se-Sulsel untuk mampu mengimplementasi nilai-nilai Kemenkumham dan meningkatkan kualitas pelayanan publiknya,” ungkap Taufiqurrakhman.
Dengan penuh optimis, Taufiqurrakhman yakin ke-4 UPT nantinya akan memperoleh predikat WBK pada akhir tahun ini.
