Jakarta - Desa Belo Binaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) mendapat Penghargaan Anubhawa Sasana Jagaddhita dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Penghargaan ini diserahkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, Prof. Widodo Ekatjahjana dan Kepala Pusat Pembudaan Bantuan Hukum, Sofyan di Hotel Bidakara Jakarta pada acara Malam Anugerah Paralegal Justice (PJA) Award Tahun 2024, Sabtu Malam (1/6).
Anubhawa Sasana Jagaddhita adalah anugerah yang diberikan kepada desa/kelurahan yang telah berhasil menciptakan dan menumbuhkan lapangan kerja, investasi, dan pariwisata.
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, Prof. Widodo Ekatjahjana dalam sambutannya mengatakan bahwa penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada desa/kelurahan yang telah menyukseskan dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dengan fokus terhadap kemudahan berinvestasi, peningkatan sektor pariwisata dan pembukaan lapangan kerja melalui sumber daya alam dan kearifan lokal adat-istiadat setempat.
"Peserta yang mendapatkan anugerah sebagai Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ) sebanyak 50 Orang," Ungkap Widodo.
Menurut Widodo, Peserta Paralegal Justice Award Tahun 2024 adalah seluruh Kepala Desa/Lurah se Indonesia yang mendaftar untuk mengikuti seleksi PJA. Pendaftar PJA 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang lalu, yang mana pendaftar tahun 2023 sebanyak 765 pendaftar, sedangkan pada tahun 2024 ini pendaftar sebanyak 1067.
"1067 Pendaftar merupakan kepala desa dan lurah dari seluruh Indonesia, yang terdiri dari keterwakilan 34 Provinsi, 609 Kepala Desa, 488 Lurah, dari 240 Kabupaten/Kota, dan 645 Kecamatan yang mengikuti beberapa tahapan yaitu tahapan seleksi daerah kabupaten/kota dan tahapan seleksi daerah provinsi. Dari 1067 Pendaftar yang dinyatakan lulus tahapan seleksi daerah adalah sebanyak 793 Kades dan Lurah," Ujar Widodo.
"Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) yang terdiri dari keterwakilan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan seleksi nasional dari 793 Peserta yang dinyatakan lolos seleksi daerah, menjadi 300 Peserta yang dinyatakan lolos seleksi nasional," Lanjut Widodo.
Widodo mengungkapkan bahwa hal ini dapat diputuskan, terdapat 300 Peserta yang berhak mewakili wilayahnya (desa atau kelurahannya) untuk ke Jakarta sebagai Peserta Paralegal Justice Award 2024. 300 Peserta yang dinyatakan lolos adalah keterwakilan dari 33 Provinsi, 178 Kabupaten/Kota, dan 263 Kecamatan, yang terdiri dari 180 Kepala Desa dan 120 Lurah.
Kepala Kantor Wilayah, Liberti Sitinjak turut hadir pada kegiatan ini dan mengapresiasi atas penghargaan yang diperoleh desa tersbut.
"Apresiasi kepada tim yang secara konsisten melakukan pendampingan kepada desa/kelurahan dalam menciptakan masyarakat sadar hukum melalui pembentukan/pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa Sadar Hukum," Ungkap Liberti.
Pada kegiatan ini, sebanyak 300 orang kepala desa juga mendapatkan penghargaan Non Litigation Peacemaker (NLP). Kepala Desa Belo Kabupaten Soppeng, Wahyu Asharie dan Kepala Desa Cakke, Kabupaten Bone memperoleh penghargaan tersebut sebagai peserta terbaik Paralegal Justice Award dalam kategori penyelesaian berbagai konflik atau permasalahan hukum secara non litigasi yang dihadapi oleh masyarakat di wilayahnya.
Malam Ramah Tamah ini turut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulsel, Hernadi dan Kepala Bidang Hukum, Andi Haris.
