Kantor Wilayah (disingkat: KANWIL) merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nomenklatur Kantor Wilayah beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), dan "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-sekarang).

Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang seorang Kepala Kantor Wilayah (eselon II.a), dan dibantu oleh 4 orang Kepala Divisi (eselon II.b) yakni :

• Divisi Administrasi (melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan dukungan manajamen administrasi,)
• Divisi Pemasyarakatan (melaksanakan tugas di bidang pemasyarakatan (lapas, rutan, bapas))
• Divisi Keimigrasian (melaksanakan tugas di bidang keimigrasian (kanim)
• Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (melaksanakan tugas di bidang Hukum, HAM dan Pelayanan Hukum)

Serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi (Kanim), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka • Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan (Cabrut), Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan adalah Provinsi Sulawesi Selatan yang mencakup diantaranya meliputi 21 Kabupaten dan 3 Kota, antara lain:

1. Kota Makassar
2. Kota Parepare
3. Kota Palopo
4. Kabupaten Bantaeng
5. Kabupaten Barru
6. Kabupaten Bone
7. Kabupaten Bulukumba
8. Kabupaten Enrekang
9. Kabupaten Gowa
10. Kabupaten Jeneponto
11. Kabupaten Kepulauan Selayar
12. Kabupaten Luwu
13. Kabupaten Luwu Timur
14. Kabupaten Luwu Utara
15. Kabupaten Maros
16. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
17. Kabupaten Pinrang
18. Kabupaten Sidenreng Rappang
19. Kabupaten Sinjai
20. Kabupaten Soppeng
21. Kabupaten Takalar
22. Kabupaten Tana Toraja
23. Kabupaten Toraja Utara
24. Kabupaten Wajo

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan membawahi 34 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari 29 UPT Pemasyarakatan, 4 UPT Keimigrasian dan 1 Balai Harta Peninggalan (BHP) yang tersebar di wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan, yakni :

1. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar
2. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare
3. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Palopo
4. Rumah Detensi Imigrasi Makassar
5. Balai Harta Peninggalan Makassar
6. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar
7. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa
8. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba
9. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo
10. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare
11. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone
12. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa
13. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar
14. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Maros
15. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros
16. Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar
17. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene
18. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru
19. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang
20. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Enrekang
21. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidrap
22. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Masamba
23. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang
24. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng
25. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sinjai
26. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantaeng
27. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Selayar
28. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jeneponto
29. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Makale
30. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Malino
31. Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar
32. Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone
33. Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo
34. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Makassar

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung Core Values ASN BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan

• Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
• Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
• Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel

• Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
• Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
• Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten

• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
• Membantu orang lain belajar.
• Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis

• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
• Suka menolong orang lain.
• Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal

• Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
• Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif

• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
• Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
• Bertindak proaktif.

Kolaboratif

• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
• Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
• Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami "P-A-S-T-I"

1. Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integirtas profesi;

2. Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

3. Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;

4. Transparan : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;

5. Inovatif : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki Tata Nilai KREDIBEL, yaitu :

• KREatif dalam bekerja
• DInamis dalam bergerak menuju perubahan
• Bersahaja dalam bertindak
• fleksibEL dalam berinovasi 

VISI

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Innovatif dan Berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden “ Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

MISI

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian,
4. Administrasi Hukum Umum dan Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi,
5. Bermartabat dan Terpercaya;
6. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
7. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
8. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan;
9. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.