Makassar – Dalam rangka mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) bebas dari korupsi, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkumham memberikan penguatan kepada Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) seluruh Satuan Kerja (Satker) Kemenkumham RI.
Pada kesempatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) melalui Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Taufiqurrakhman, Kepala Divisi Keimigrasian (Kadivim) Jaya Saputra, Kepala Bagian Umum Basir, Kepala Bagian Program dan Humas Khomaini, Kepala Subbagian Humas RB TI Meydi Zulqadri, dan seluruh jajaran mengikutinya secara daring bertempat di Ruang Rapat Kakanwil pada Jumat (20/09).
Penguatan ini dibuka dengan paparan dari Inspektur Wilayah II Itjen Kemenkumham RI, Lilik Sujandi yang juga menjabat sebagai Ketua Pokja Intelijen UPP Kemenkumham. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi antarunit dalam mendeteksi dan mencegah praktik pungutan liar (pungli). Lilik menjelaskan bahwa gejala-gejala pungli bisa terlihat dari adanya benturan kepentingan, persekongkolan, diskriminasi, hingga konflik di unit kerja.
Selanjutnya, Sekretaris Satgas Saber Pungli Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) Irjen Pol Andry Wibowo memberikan penguatan terkait pemberantasan pungli di sektor pelayanan publik. Ia menggarisbawahi bahwa pungli merupakan penyakit birokrasi yang harus diberantas demi mewujudkan birokrasi yang melayani dengan baik. Potensi pungli yang muncul di berbagai lini pelayanan publik, termasuk di Kemenkumham, menjadi fokus utama dalam sesi ini.
Bagian penting lainnya dari penguatan ini adalah sosialisasi Sistem Aplikasi Aduan Pungli (SIDULI) yang disampaikan oleh Kepala Bidang Media dan Informasi Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kolonel Sus Parimeng. SIDULI merupakan platform pengaduan resmi yang dirancang untuk memfasilitasi monitoring dan tindak lanjut atas laporan pungli. Selain berfungsi sebagai kanal pengaduan, SIDULI juga menjadi alat monitoring kinerja UPP dan basis data yang membantu dalam upaya pencegahan dan penindakan pungli.
Usai mengikuti penguatan, Kakanwil Taufiqurrakhman menganggapi positif atas terselenggaranya penguatan tersebut. Kakanwil ungkapkan pihaknya berkomitmen dalam pemberantasan pungli sebagai upaya membangun birokrasi yang bersih dan akuntabel di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulsel.
Untuk itu, Kakanwil Taufiqurrakhman mengajak seluruh jajaran Satker untuk menjadi pribadi yang berintegritas, berprinsip, handal, dan berkualitas. “Juga tingkatkan kompetensi, komitmen, dan konsisten untuk melakukan penertiban dan pencegahan terjadinya praktik pungli,” sambungnya.
Disamping itu, Kakanwil Taufiqurrakhman memastkan bahwa setiap pelayanan di seluruh Satker diberikan kemudahan sehingga masyarakat merasa nyaman saat membutuhkan layanan dari masing-masing Satker Kanwil Kemenkumham Sulsel tanpa adanya praktik pungli.
“Saya ingatkan kepada seluruh jajaran di satker agar dapat memberikan sistem pengaduan yang baik dan ciptakan sistem untuk kemudahan masyarakat dalam melapor dan melihat progres dari tindakan pengaduan tersebut,” jelasnya.
