Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan terlibat dalam pembahasan Rencana Aksi Implementasi Corporate University Kementerian Hukum dan HAM tahun 2025 – 2029 yang dilakukan oleh tim Komisi III, Kamis(7/11/2024) di Hotel Mercure Batavia Jakarta Barat.
Dalam keterangannya Taufiqurrakhman menyampaikan Pada pembahasan tersebut dilakukan penyempurnaan Visi dan Misi Corporate University Kemenkumham. Selain itu, melakukan penyempurnaan siklus pembelajaran (ADDIE), dan membahas pengembangan dan penguatan teknologi pembelajaran.
“Pada dasarnya tim kami bekerja untuk menyempurnakan Penyusunan Draft Keputusan Menteri tentang Rencana Aksi Pengembangan Kompetensi dan hasilnya akan dipaparkan dalam panel akhir semua komisi,” ujar Taufiqurrakhman
Taufiqurrakhman menambahkan bahwa komisinya telah melakukan diskusi dari pagi hingga sore untuk memberikan kontribusi positif dalam pengembangan kompetensi pegawai Kemenkumham melalui draft rencana aksi implementasi corporate university Kemenkumham.
Selanjutnya Kakanwil Taufiqurrakhman menjelaskan bahwa Kemenkumham CorpU merupakan strategi pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS melalui pendekatan system pembelajaran terintegrasi dalam rangka mendukung tujuan strategis dan pencapaian target keinerja Kementerian dengan mewujudkan keterkaitan dan kesesuaian antara Pendidikan, pembelajaran, dan penerapan niali – nilai dengan target kinerja dan didukung dengan system manajemen pengetahuan dan system manajemen pembelajaran.
Dimana Ketentuan terkait Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Corporate University tertuang dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui system pembelajaran terintegrasi di Bidang Hukum dan HAM
Dijelaskan juga, dengan mengoptimalkan potensi SDM, Corp Uakan berperan penting dalam membentuk aparatur Kemenkumham yang berkualitas, professional dan berintegritas tinggi sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan public dan memperkuat kinerja organisasi secara keseluruhan.
Pembahasan dari tiap Komisi tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Rapat koordinasi akselerasi corporate university Kementerian Hukum dan HAM yang akan menghasilkan rekomendasi draft Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 26 Tahun 2022 terkait Pengembangan Kompetensi Terintegrasi, draft Rancangan Pedoman Corporate University, dan Draft Keputusan Menteri tentang Rencana Aksi Pengembangan Kompetensi.
