Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

Cegah Pelanggaran WNA, Jajaran Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulsel Gelar Operasi Jagratara

 Cegah Pelanggaran WNA Jajaran Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulsel Gelar Operasi Jagratara

Makassar - Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Jaya Saputra mengatakan bahwa jajarannya telah melakukan operasi jagratara di Perusahan yang diduga mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA).

"Operasi ini dilakukan oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian di Sulsel yakni Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar (Kanim Makassar), Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare (Kanim Parepare), Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Palopo (Kanim Palopo), dan Rumah Detensi Imigrasi Makassar (Rudenim Makassar)," Ungkap Jaya Saputra dalam keterangannya di Kanwil Sulsel, Selasa (7/5).

Menurut Jaya, Operasi Jagratara adalah Operasi Pengawasan Orang Asing yang dilaksanakan serentak dengan kendali Direktorat Jenderal Keimigrasian di Seluruh Indonesia.

"Operasi ini menyisir perusahaan-perusahaan yang diduga mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) sekaligus pengawasan terhadap Pengungsi Luar Negeri yang pelaksanaannya didasari Surat Perintah langsung dari Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI.5-GR.03.06-166, dengan tujuan menciptakan dan menjaga keamanan serta mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran Keimigrasian khususnya diwilayah kerja Kanwil Kemenkumham Sulsel," Ujar Jaya.

Untuk Kanim Makassar, Jaya mengatakan bahwa telah melaksanakan Operasi Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Bulukumba dan ditemukan 11 Orang Asing yang sedang berlibur. Kemudian pada Kanim Parepare telah melakukan Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Pinrang tepatnya pada PT. Charoen Pokhpand Indonesia dan Kabupaten Barru pada PLTU Sulsel. Pada PT. Charoen Pokhpand terdapat 1 Orang Asing sedangkan pada PLTU Sulsel terdapat 3 Orang Asing.

Kemudian pada Kanim Palopo, dilakukan Pengawasan Orang Asing di PT. BMS dan terdapat 96 Orang Asing. Rudenim juga telah melakukan Operasi Pengawasan Orang Asing di 16 (Enam Belas) Community Housing se-Kota Makassar. Dalam kegiatan Operasi JAGRATARA pada Community Housing ditemukannya 15 Unit Sepeda Motor yang terparkir di Pondok Yaspis dan di duga milik Pengungsi di  akomodasi tersebut.

Dan Tim Pelaksana Operasi memberikan teguran pada pengungsi yang melakukan pelanggaran sekaligus mensosialisasikan larangan untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM).

"Dari hasil kegiatan Operasi Jagratara di Jajaran Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulsel berjalan dengan lancar, dan tidak ditemukan adanya pelanggaran Keimigrasian," Ujar Jaya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah, Liberti Sitinjak mengapresiasi operasi yang dilakukan oleh jajaran keimigrasian se-Sulsel.

"Diharapkan dengan adanya Operasi JAGRATARA ini dapat mencegah potensi Pelanggaran Keimigrasian dan turut serta menjaga Keamanan dan Ketertiban Negara," Ujar Liberti.

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Sultan Alauddin No 191A, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan, 90221
PikPng.com phone icon png 604605   +682196735747
    Email Kehumasan
    kanwilsulsel@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI SULAWESI SELATAN


facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Sultan Alauddin No 191A, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini - Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221
PikPng.com phone icon png 604605   082196735747
PikPng.com email png 581646   kanwilsulsel@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI