Makassar - Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan perdagangan dan penyelundupan orang di perbatasan perlu diperkuat. Hal ini dilihat bahwa Sulawesi Selatan sebagai wilayah yang berbatasan dengan beberapa negara dan memainkan peran penting dalam menjaga keamanan perbatasan dan mencegah penyelundupan.
"Kerjasama antarinstansi di tingkat daerah harus lebih dioptimalkan guna memastikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak manusia, terutama kelompok rentan yang sering menjadi sasaran utama perdagangan dan penyelundupan orang," Ungkap Taufiqurrakhman dalam sambutannya, Selasa (22/10).
Dialog hari ini diharapkan menjadi wadah yang efektif untuk bertukar gagasan, berbagi pengalaman, dan memperkuat koordinasi antara pihak-pihak terkait.
"Saya berharap diskusi yang akan berlangsung dapat menghasilkan rekomendasi konkret dan implementatif, yang nantinya dapat kita jadikan sebagai landasan untuk langkah-langkah strategis di masa depan," Ujar Taufiqurrakhman.
Direktur Kerjasama Direktorat Jenderal Imigrasi yang diwakili oleh Analis Keimigrasian Ahli Utama, Alif Suaidi mengungkapkan bahwa kegiatan Dialog ini diselenggarakan dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu untuk meningkatkan kesadaran, mendapatkan masukan, serta merumuskan langkah-langkah konkret dalam menangani isu perdagangan dan penyelundupan orang, khususnya di wilayah perbatasan.
"Peran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam upaya penanganan isu ini sangatlah krusial. Namun, kami sadar bahwa keberhasilan dalam memerangi perdagangan dan penyelundupan orang tidak dapat dicapai sendirian. Oleh karena itu, sinergi dan kerja sama yang solid antara berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional, menjadi kunci utama," Ujar Alif Suaidi.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kalimantan Barat, Arief Munandar dan Jajaran perwakilan dari Divisi Keimigrasian dan Kepala Kantor Imigrasi dari berbagai wilayah.
Kegiatan ini juga menghadirkan Narasumber dari Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol. Desy Andriani Direktur TindakPidana PerlindunganPerempuan dan Anak dan Pemberantasan PeradaganganOrang, DirektoratPerlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Bpk. Tafwid Mulya selakuFungsional Diplomat Ahli Madya, UNODC Bpk. Nabiel A. Karim HayazeSelaku National PrrogrammeOfficer Borden Management UNODC, IOM Bpk. Muhammad Yasser SelakuProject Associate Counter-Trafficking Unit, dan DirektoratPengawasan dan Penindakan Keimigrasian Bpk. Happy Herdipayuda selakuPenanggung Jawab Penyidikan Wilayah 2.
