Makassar – Sebanyak 15 Satuan Kerja (Satker) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) saat ini telah diusulkan oleh Unit Eselon I untuk mengikuti desk evaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI) Kemenkumham menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2024.
Sebelum dilaksanakan desk evaluasi, Kanwil Kemenkumham Sulsel selaku pembina dan ke-15 satker tersebut mengikuti kegiatan Entry Meeting Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK di Lingkungan Pengawasan Inspektorat Wilayah I, secara daring dari Kanwil dan Satker masing-masing pada Senin (06/05).
Inspektur Wilayah I Ika Yusanti dalam paparannya menjelaskan mekanisme evaluasi TPI. Dalam mekanisme terdapat 4 (empat) tahapan yaitu Administrasi, Dokumen, Wawancara, dan Observasi Lapangan.
“Dalam penyiapan dokumen, pastikan isinya harus menjelaskan mengenai penetapan tujuan (perjanjian kinerja/target kinerja). Selain itu, paparannya harus mencantumkan identifikasi dan mitigasi risiko pencapaian kinerja serta risiko integritas dalam pelayanan pada Satker,” kata Ika.
Lebih lanjut Ika juga meminta satker untuk memasukan data Rencana Aksi Program dan Progres Capaian Hasil Pembangunan ZI pada 6 (enam) area perubahan (before-after) bagi satuan kerja menuju WBK. Tidak ketinggalan, Ika meminta satker untuk menyertakan inovasi pada sektor pelayanan publik, peningkatan kinerja, dan penguaatan integritas untuk mencegah Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).
“Sertakan juga capaian kinerja dan dampak hasil, juga prestasi dan penghargaan yang telah diraih satker,” tambah Ika.
Ika melanjutkan bahwa dokumen paparan tersebut akan dipresentasikan pada saat Desk Evaluasi yang akan berlangsung pada tanggal 13 – 18 Mei 2024 mendatang. Sebelum pemaparan, satker terlebih dahulu memutarkan video profil selama 10 menit. Lalu ke tahap pemaparan pembangunan ZI selama 20 menit, lalu lanjut ke tahap sesi wawancara dan tanya-jawab selama 60 menit.
Dalam mempersiapkan tahap wawancara tersebut, Ika meminta kepada setiap satker untuk menghadirkan kepala satker, seluruh ketua tim pokja beserta anggotanya, perwakilan pendukung pembangunan ZI, duta layanan, maskot (jika ada), dan produk kompensansi layanan (jika ada).
“Pastikan seluruhnya hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ingatlah bahwa hasil evaluasi laprangan dapat mempengaruhi nilai pada area peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegas Ika.
Ika juga meminta jajaran satkernya untuk tidak membuat seremonial penyambutan pada saat evaluasi lapangan dan tidak diperkenankan memberi bingkisan dalam bentuk apapun kepada tim evaluator.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Liberti Sitinjak mengungkapkan bahwa ke-15 satker tersebut telah bersiap untuk mengikuti Desk Evaluasi Pembangunan ZI ini. “Sebelum Desk Evaluasi ini, Tim ZI Kanwil Sulsel telah melakukan pendampingan pada 12 Satker Pemasyarakatan, 2 Satker Imigrasi, dan 1 Satker Adminstrasi Hukum Umum (AHU) sehingga betul-betul mempersiapkannya secara optimal,” ujar Liberti.
Liberti berharap melalui pendampingan tersebut, ke-15 satker dapat bersungguh-sungguh melakukan pembangunan ZI sehingga meraih predikat WBK.
Adapun Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Indah Rahayuningsih mengatakan proses pembangunan ZI menuju WBK harus melibatkan seluruh jajaran satker. Untuk itu, Indah berpesan untuk menjaga tekad dan semangat dalam membangun ZI, disertai komitmen bersama untuk selalu menjaga integritas juga menjadi kunci dalam mewujudkan WBK.
"Pelaksanaan WBK sudah harus terimplementasi dalam setiap pelaksaan tugas sehari-hari," ujar Indah.
Entry Meeting Desk Evaluasi Pembangunan ZI turut dihadiri oleh Para Pejabat Administrator dan Pengawas, dan Seluruh Kepala Satker beserta jajarannya.
