Makassar - Kepala kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel), Taufiqurrakhman pantau pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kesehatan, Pengamatan Fisik, Dan Psikotes Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024.

“Untuk peserta CPNS Kanwil Kemenkumham Sulsel, SKB Kesehatan dan pengamatan fisik dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, sedangkan psikotes dilaksanakan di Aula Kanwil Kemenkumham Sulsel,” ujar taufiqurrakhman saat melaksanakan pemantauan jalannya SKB, Rabu (20/11).

Di Rumah Sakit Bhayangkara, Kakanwil meninjau jalannya Seleksi dimulai dari kesiapan panitia dan petugas Pada tempat pemeriksaan lab, tanda - tanda vital (VVT), pengukuran Tinggi badan dan berat badan. Sedangkan Pada lokasi psikotes Kakanwil meninjau seluruh kesiapan panitia dan sarana yang ada dalam ruang ujian psikotes.

Selanjutnya Taufiqurrakhman mengingatkan kepada panitia agar betul - betul teliti dalam melakukan pemeriksaan, utamanya Tinggi badan yang harus sesuai dengan persyaratan.

Taufiqurrakhman menjelaskan para peserta SKB ini telah lulus tahapan administrasi dan SKD beberapa waktu yang lalu. “Sesuai dengan yang ada pada pengumuman kelulusan SKD, bagi peserta diharapkan untuk tidak mempercayai pihak – pihak yang menjanjikan kelulusan. Kelulusan Peserta adalah prestasi Peserta sendiri. Apabila terdapat pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab Panitia,” tegas Taufiqurrakhman.

“Kakanwil mengingatkan kepada peserta untuk senantiasa berdoa dan tidak terburu – buru dalam mengerjakan soal psikotes agar mendapatkan hasil yang maksimal,” lanjutnya

Kakanwil Taufiqurrakhman juga mengingatkan bahwa Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya dan Peserta dapat melaporkan pengaduan terkait adanya kecurangan yang disertai dengan bukti pendukung pada pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 melalui layanan Helpdesk berupa pesan singkat Whatsapp pada nomor: +62878 4030 2006.

Sementara itu, Plt. Kadivmin Basir menyampaikan bahwa Pelaksanaan SKB dari tanggal 20-22 November 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 861 orang.

Psikotes dilaksanakan sebanyak 12 sesi, perhari 4 sesi dengan jumlah peserta tiap sesi sebanyak 85 orang. Sedangkan Kesehatan diikuti oleh Sesi 1 dan 2 pada hari rabu masing-masing 170 peserta,
Kamis dua sesi, sesi 1, 91 orang dan sesi 2, 90 orang serta Jumat 2 sesi masing 170 orang.

Turut serta mendampingi dalam peninjauan lokasi SKB, Kepala Divisi pemasyarakatan Agung Aribawa, Kabid Hukum Andi Haris, Kabag PH Khomaini dan wakil Kepala rumah Sakit Bhayangkara dr. Aguatini.

Jakarta. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan mengikuti kegiatan Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Di Bidang Kekayaan Intelektual yang digelar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum R.I. bertempat di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk Jakarta.

Kegiatan yang dilaksanakan dari tanggal 19 – 23 November 2024 diikuti 180 orang peserta yang berasal dari Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Desain Industri dan Perwakilan Analis Kekayaan Intelektual pada Seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Pada Kanwil Sulsel diwakili oleh Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya Teguh Firmanto berdasarkan surat perintah kakanwil Taufiqurrakhman, hadir secara langsung dalam acara pembukaan.

Kegiatan diawali laporan panitia oleh Koordinator Kepegawaian Idris Yushardy, SH., MH. Dilanjutkan sambutan Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Anggoro Dasananto, SH., MH.

“Pembentukan organisasi profesi diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 1 Tahun 2023, sehingga kami berharap organisasi jabatan fungsional di bidang KI dapat segera dibentuk guna meningkatkan profesionalisme pegawai,” ujar Plt. Sekretaris DJKI Anggoro Dasananto.

Juga sesuai dengan amanah Permenpan No 24 Tahun 2024 Tentang Jabatan Fungsional Di Bidang Kekayaan Intelektual, maka induk yang membina organisasi profesi jabatan fungsional di bidang kekayaan intelektual bertanggungjawab menyelenggarakan kegiatan pembentukan organisasi profesi.

Anggoro berpesan agar siapapun yang akan menjadi ketua umum dimohon untuk dapat bekerja dengan baik, profesional dan jangan bekerja hanya pada ruang lingkup asalnya saja karena ketika menjadi ketua umum maka merupakan milik semua anggota.

Lebih lanjut disampaikan Anggoro Dasananto tidak ingin jika nantinya setelah terbentuk dan di kukuhkan kepengurusan organisasi Ikatan Pemeriksa & Analis Kekayaan Intelektual (IPAKI) Indonesia lantas Mati Suri atau Vacum tidak ada progres kegiatan sama sekali yang dilakukan.

“Saya berharap organisasi IPAKI Indonesia hadir untuk kemaslahatan bersama dan selalu bersinergi dengan Direktorat Jenderal Kekayan Intelektual,” pesan Anggoro

Lebih jauh Anggoro juga berpesan agar pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional ini dapat sejalan dengan tujuan utama DJKI untuk menjadi World Class IP Office. “Saya menghimbau agar nantinya IPAKI ini memiliki anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART), struktur pengurus, serta kelengkapan organisasi lainnya yang jelas, sehingga setelah terbentuk dapat memiliki program yang mampu mengakselerasi visi DJKI serta tujuan bersama para anggotanya,” ucap Anggoro.

Sebagai bentuk penguatan bagi para calon pengurus dan anggota IPAKI, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari organisasi profesi jabatan fungsional lainnya seperti Perwakilan Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I), Perwakilan Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA), Perwakilan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) serta Perwakilan dari Perkumpulan Analis Imigrasi Indonesia (PERANIM).

Kepala Kantor Wilayah, Taufiqurrakhman dalam keterangannya di Kanwil Sulsel mengatakan bahwa pihaknya mendukung pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Di Bidang Kekayaan Intelektual. “Mudah-mudah, hadirnya organisasi ini dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Kekayaan Intelektual,” Ujar Taufiqurrakhman.

Makassar – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) Taufiqurrakhman meminta kepada seluruh jajaran agar di masa transisi Kemenkumham RI ini untuk tetap fokus dan disiplin dalam melaksanakan  tugasnya masing-masing. Hal ini disampaikan dalam Apel Pagi Pegawai di Pelataran Kanwil, Rabu (20/11).

“Saya mohon kepada seluruh jajaran untuk tetap konsisten di dalam melaksanan tugasnya. Bila perlu, periksa target kinerja (tarja) yang harus dituntaskan hingga akhir tahun ini,” kata Taufiqurrakhman.

Taufiqurrakhman lalu memastikan seluruh pekerjaan yang ada di Kanwil Kemenkumham Sulsel agar jangan sampai ada yang belum terselesaikan, sebelum Kakanwil berfokus sepenuhnya pada jabatan barunya sebagai Direktur Pidana pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum.

“Saya yakin dan percaya, seluruh pegawai Kanwil Kemenkumham Sulsel mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi. Saya lihat selama ini, seluruh pegawai sangat responsif di dalam bekerja,” ucap Taufiqurrakhman saat memberikan apresiasi bagi seluruh pegawai kanwil.

Taufiqurrakhman dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih atas dukungan dari seluruh pegawai Kanwil di saat beliau menjabat sebagai Kakanwil Kemenkumham Sulsel sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar dan tuntas.

“Untuk itu, tanamkanlah pengabdian anda untuk organisasi, bukan untuk orang lain. Diharapkan siapapun pimpinan barunya, pekerjaan di Kanwil Kemenkumham Sulsel tetap berjalan stabil,” pesan Taufiqurrakhman.

Taufiqurrakhman lalu mengapresiasi kepada seluruh pegawai yang masih konsisten menerapkan kedisiplinan di dalam pelaksanan apel pagi pegawai dan apel sore pegawai.

“Mudah-mudahan jajaran pegawai dapat lebih meningkatkan kesadarannya di dalam mengikuti apel pegawai supaya kekompakan dan kebersamaan tetap terjalin,” harap Taufiqurrakhman.

Apel pagi pegawai turut dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Agung Aribawa, Para Pejabat Struktural, dan Seluruh Pegawai Kanwil.

Makassar, Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan In-Dept Interview Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kekayaan Intelektual di wilayah Sulawesi Selatan, Selasa. (19/11)

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi, Ashari yang mewakili Kepala Kantor Wilayah, Taufiqurrakhman.

Ashari mengatakan bahwa hingga saat ini pada tahun 2024, permohonan KI telah mencapai 6.630 pemohon atau mengalami kenaikan hingga 18,3% permohonan.

"Capaian ini menunjukkan komitmen dari Kanwil Kemenkunham Sulsel sebagai kepanjangan tangan dari DJKI untuk memberikan layanan dan memperkenalkan KI kepada masyarakat. Dan juga menjadi bukti nyata bahwa penyebarluasan informasi KI dan perlindungan KI di wilayah Sulsel selalu bertumbuh dengan baik." Ujar Ashari.

"Saya harap kegiatan ini akan menjadi dasar evaluasi atas layanan KI di Kemenkumham Sulsel, agar di Tahun 2025 DJKI bersama Kanwil Kemenkumham Sulsel dapat lebih baik lagi dalam mempromosikan dan memberikan perlindungan KI bagi para pemohon," ucap Ashari menutup sambutannya.

Selanjutnya, dalam menyampaikan laporannya, Ditya Yuika Analis KI Ahli Pertama pada DJKI mengatakan bahwa IKM merupakan salah satu indikator program kinerja DJKI dan juga merupakan salah satu ukuran keberhasilan kinerja layanan KI.

"Hasil dari IKM ini akan menjadi rujukan evaluasi dan perbaikan layanan kedepannya. Oleh karena itu, dimohon partisipasi nya untuk mengisi survei sesuai dengan data yang dimiliki oleh bapak/ibu" ucap Ditya.

Pengisian survei dipandu oleh tim teknis dari Kokek Consulting (konsultan independen) selaku mitra DJKI, peserta diminta untuk memberikan penilaian terhadap berbagai jenis layanan DJKI, seperti pendaftaran hak cipta, merek, paten, dan desain industri. Selanjutnya, peserta juga diminta untuk memberikan masukan dan saran terkait perbaikan layanan.

Kegiatan survei ini dilaksanakan di Hotel Mercure Makassar yang melibatkan 50 orang responden yang sebelumnya merupakan pengguna layanan KI di Kanwil Kemenkumham Sulsel.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Jean Henry Patu, dan panitia FGD Survei IKM dari DJKI dan Kanwil Kemenkunham Sulsel.

Jakarta – Jajaran Pimpinan Tinggi (Pimti) Pratama pada Kantor Wilyah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) resmi dilantik oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, bertempat di Graha Pengayoman Jakarta pada Senin (18/11).

Adapun pimti yang dilantik yaitu Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Taufiqurrakhman sebagai Direktur Pidana pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum. Sementara Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankum HAM) Hernadi dilantik sebagai Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum.

Menteri Hukum Supratman dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pimti yang telah dilantik pada hari ini. Menurutnya, pelantikan ini bukan hanya semata untuk perjalan karir, melainkan dapat memperkuat organisasi di tengah transformasi saat ini.

“Kemenkumham telah bertransformasi menjadi 3 (tiga) entitas. Melalui transformasi ini, diharapkan Kementerian Hukum akan fokus pada kegiatan pelayanan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dalam masa transisi ini, kita dituntut menjadi pemimpin yang tangguh, visisoner, dan solutif” ucap Supratman.

Supratman lalu menyampaikan 4 (empat) pesan untuk segera dilaksanakan setelah dilantik, yaitu: (1) Jadikanlah pilar stabilitas di tengah perubahan. Transformasi saat ini tidak jarang membawa ketidakpastian. Untuk itu, sebagai pemimpin harus menentukan arah dan memastikan organisasi berjalan stabil, adaptif, dan fokus pada visi besar yang ditetapkan; (2) Perkuat koordinasi lintas entitas; (3) Fokus pada pelayanan hukum yang berdampak nyata; dan (4) Jadilah pemimpin dengan berintegritas dan kokoh.

“Melalui ke-4 pesan tersebut diharapkan dapat membentuk kolaborasi antar jajaran di semua Direktorqa Jenderal, serta membentuk kerjasama tim di dalam rangka memberikan pelayanan publik,” sambungnya.

Supratman berharap kepada seluruh pejabat yang dilantik hari ini dapat membangun sistem yang dibangun bersama. Supratman ingatkan bahwa untuk mendapat jabatan strategis seperti ini akan menggunakan pendekatan Sistem Merit, bukan pendekatan personal kepada para pejabat di Unit Eselon I.

“Kami sepakat untuk menerapkan sistem rolling agar pejabat yang dilantik ini bisa merasakan di tempat yang baru. Hal ini merupakan bentuk pengabdian kita kepada masyarakat,” jelas Supratman.

Supratman juga menekankan kepada para pejabat yang dilantik untuk dapat membuat sistem laporan setiap bulannya untuk diberikan kepada Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jendral, dan Inspektorat Jenderal. Menurutnya, pembuatan laporan ini adalah bukti bahwa organisasi Kemenkumham adalah yang terbesar di negeri ini. “Pembuatan laporan ini juga sebagai bentuk pembangunan sebuah roda organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan dapat diketahui oleh publik,” sambungnya.

Supratman lalu ingatkan bahwa pengambilan sumpah ini bukan hanya sebatas ucapan saja, melainkan harus diserap kedalam lubuk hari masing-masing pimti. “Ingatlah tanggung jawab kita bukan hanya kepada manusia saja, tetapi sumpah jabatan yang diucapkan ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa!” sambungnya.

Menutup amanatnya, Supratman berpesan: Teruslah berkarya. Jangan putus harapan untuk mendapatkan kesemaptan yang terbaik mengabdi di Kemenkumham!

Pelantikan pejabat pimti ini diikuti oleh Para Pejabat Struktural dan seluruh pegawai melalui Youtube Pusdatin Kumham.