Perdebatan mengenai isu bisnis dan HAM terus mengemuka hingga pada tahun 2011 Dewan HAM PBB membentuk sebuah Pedoman Prinsip Prinsip Bisnis dan HAM yang kini diimplementasikan di berbagai negara termasuk akan dilaksanakan di Indonesia.
Memperkuat komitmen pemerintah terkait isu Bisnis dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Direktorat Jenderal HAM membuat aplikasi PRISMA sebuah aplikasi penilaian risiko bisnis dan HAM serta terus menyebarluaskan Prinsip Bisnis dan HAM, salah satunya dengan menyelenggarakan kegiatan National Dialogue: Indonesia National Strategy on Business and Human Rights secara virtual (Rabu, 25 November 2020).
Kegiatan dihadiri Perwakilan UNDP, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan 6 orang pembicara mewakili stakeholder terkait. Menteri Hukum dan HAM dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal HAM fokus mengawal pengarusutamaan isu dan strategi bisnis dan HAM di Indonesia. "Sebagai komitmen pemerintah mengawal Strategi Nasional Bisnis dan HAM, kami telah membuat sebuah Aplikasi bernama PRISMA, aplikasi penilaian risiko bisnis dan HAM," Ungkapnya.
Di Kanwil Sul-Sel kegiatan diikuti Kepala Kantor Wilayah Harun Sulianto didampingi Kepala Bidang HAM Utary Sukmawati beserta jajaran.
Hubungi Kami 
