Makassar. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan menggelar Rapat Koordinasi Online Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan menghadirkan Direktur Jenderal HAM (Dirjen HAM) Kemenkumham RI Mualimin Abdi, Direktur Kerja Sama HAM Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI Bambang Iriana Djajaatmadja, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Harun Sulianto, Sebagai Narasumber pada kegiatan ini, Jumat (26/06/2020).
Direktur Jenderal HAM memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan dimana Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5 HAM) terlaksana dengan baik.
“Terbukti dengan 14 Kabupaten/Kota yang memperoleh Predikat Peduli HAM di provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 lalu. Untuk itu, Kita semua harus berkolaborasi dan bersinergi dengan baik agar mencapai 7 kriteria yang terdiri dari 83 indikator yang terdapat pada Permenkumham Nomor 34 Tahun 2016,” ujar Mualimin Abdi.
Sementara itu, Harun Sulianto optimis jumlah Kab/Kota di Sulawesi Selatan, raih predikat Peduli HAM meningkat. Ia pun menghimbau agar Seluruh Kab/Kota untuk terus berkolaborasi agar capai Predikat Peduli HAM di Tahun 2020.
“Saat ini ada 10 Kabupaten/Kota yang masih kurang dalam pemenuhan kriteria capaian Peduli HAM. Pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM ini selaras dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Saya berharap, 24 Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan memperoleh Predikat Peduli HAM pada tahun 2020 ini,” paparnya.
Kakanwil juga mengatakan bahwa pihaknya siap melakukan pendampingan terhadap Kabupaten/Kota yang belum memperoleh predikat peduli HAM. “Kami akan melakukan pendampingan secara serius terhadap Kabupaten/Kota yang belum memperoleh predikat tersebut,” tambah Kakanwil.
Acara ini diikuti oleh 100 Peserta yang terdiri dari Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan, Bagian Hukum Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan, Bappeda Kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan terkait Penyiapan Data Kabupaten/Kota Peduli HAM tahun 2020.(Humas)