Makassar. Menindaklanjuti hasil Pertemuan dengan Gubernur provinsi Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah beberapa waktu lalu yang membahas hibah tanah seluas 50 Ha untuk pembangunan Lapas Terpadu, siang ini, Rabu(19/02/2020), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Priyadi temui Kakanwil Badan Pertanahan Nasional provinsi Sulawesi Selatan guna membahas langkah – langkah penyelesaian administrasi dan penerbitan sertifikat tanah hibah tersebut.
Kakanwil Kemenkumham Sulsel disambut hangat oleh Kakanwil BPN Sulsel di ruang kerjanya. Ini merupakan pertemuan dua sahabat yang dulunya sama - sama bertugas di Kota Medan dan kali ini dipertemukan di Kota Makassar.
Didampingi dengan Kabag PH John Batara dan Kasubag. Humas Dedy Ardianto, Kakanwil berharap dapat dilakukan pengukuran tanah hibah untuk pembangunan Lapas terpadu secepatnya agar dapat diterbitkan sertifikatnya.
Sementara itu Kakanwil BPN Sulsel akan segera menginstruksi jajarannya untuk melakukan pengukuran tanah hibah tersebut. Ia juga mengatakan bahwa koordinasi dan komunikasi yang baik ini akan terus ditingkatkan kedepannya.(Humas)