Home

Profil

Satuan Kerja

Produk Hukum

Layanan Publik

Pusat Informasi

Survey IKM

Pencarian Data

Makassar. 7 (tujuh) satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah mengikuti tahapan evaluasi Faktor pengungkit dan Komponen Hasil Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Itjen Kemenkumham yang dilaksanakan dari tanggal 21 sampai dengan 24 Mei 2019 di Graha Pengayoman Kemenkumham R.I.

Ketujuh satuan kerja tersebut yaitu, Kanwil Kemenkumham Sulsel, Lapas Kelas I Makassar, Kanim Kelas I TPI Makassar,  Lapas Kelas IIA Watampone, LPKA Parepare, Kanim Kelas II TPI Parepare  dan Rutan Pinrang.

Adapun hal – hal yang dievaluasi oleh Itjen Kemenkumham dari tujuh satuan kerja tersebut yaitu pada 6 area perubahan yang merupakan faktor pengungkit pada Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM meliputi meliputi  Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, & Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Komponen Hasil yang telah dinilai beberapa waktu lalu di satuan kerja masing – masing.

Dari hasil evaluasi Itjen Kemenkumham terhadap faktor pengungkit dan komponen hasil dari ketujuh satuan kerja lingkup Kanwil Sulsel, semuanya layak dan direkomendasikan untuk mengikuti tahapan selanjutnya, diusulkan memperoleh predikat WBK dan dinilai oleh penilai eksternal.

Sementara itu, Secara terpisah setelah pelaksanaan evaluasi, Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Priyadi menyampaikan bahwa semua komponen yang terlibat baik itu tim kerja maupun seluruh ASN jajaran Kanwil Sulsel yang mengikuti evaluasi pembangunan ZI ini patut mendapatkan apresiasi.

“Ini merupakan kerja keras kita bersama sehingga 7 satuan kerja Lingkup Kanwil Sulsel memperoleh nilai yang baik dan layak ke tahapan penilaian selanjutnya. Apresiasi untuk seluruh ASN yang berkomitmen untuk mewujudkan WBK,” ungkap Kakanwil.

Sebagai informasi tambahan, Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi/lembaga yang berkomitmen mewujudkan WBK/WBBM melalui  Reformasi Birokrasi demi terciptanya pemerintahan berkelas dunia.(Humas)