AUDIT KINERJA BMN KANWIL SULSEL

Makassar(10/11/2016). Pengelolaan BMN merupakan amanat dari bab VII Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Aturan pelaksanaan dari bab VII undang-undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Hirarki lebih lanjut, peraturan perundang-undangan yang mengaturnya adalah Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

bmnn

bmnn3

Sehubungan dengan pelaksanaan kinerja BMN Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Sahabuddin Kilkoda didampingi dengan Kepala Divisi Administrasi Susilo Purwanto dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Jauhar Fardin membuka pelaksanaan Audit Kinerja BPK terkait dengan Barang Milik Negara(BMN) di Aula Kanwil SulSel, Kamis(10/11).

bmnn1

dalam sambutannya Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan menyampaikan kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis agar memperhatikan dengan benar pengelolaan BMN di unitnya masing - masing.

bmnn2

"BMN di Jajaran Kanwil Kemenkumham harus dikelola dengan baik, untuk itu bagi seluruh Ka. UPT agar secara serius mengelola BMNnya agar tidak terjadi permasalahan nantinya. sumber daya pengelola BMN harus disiapkan dan dikembangkan kemampuannya," ucap Kakanwil.

bmnn4

hadir pada audit kinerja tersebut seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Jajaran Kanwil Kemenkumham SulSel beserta para Operator BMN.(Humas)