Makassar. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) adakan pendampingan Aplikasi Integrasi Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Selatan.
Kegiatan yang bertemakan mewujudkan integrasi database hukum nasional melalui peran JDIH berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 sehingga pengelolaan JDIH dapat di tingkatkan
.jpg)
Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Sulsel, Mohammad Yani sekaligus selaku ketua panitia mengatakan tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan tentang dokumentasi dan informasi hukum sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan publikasi dan dokumentasi hukum. "Sasarannya adalah terwujudnya pengelolaan yang terintegrasi sehingga dapat dioptimalkan dan di akses mudah oleh masyarakat," ungkapnya.
Sementara itu, dalam sambutan Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel, Imam Suyudi menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat memberikan sinkronisasi terkait pengelolaan publikasi JDIH baik di pusat maupun di lingkup Provinsi serta pemahaman dan mengetahui pentingnya JDIH di masing-masing instansi.
"Kedepan JDIH harus dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan untuk layanan informasi yang mudah dan cepat. Hal ini dilakukan melihat perkembangan teknologi dan komunikasi yang cepat dan berbasis online. Harapannya, masyarakat dapat mudah mengakses produk hukum dan informasi lainnya dengan akurat dan lengkap serta up to date," imbuh Imam Suyudi dalam sambutannya.
Kegiatan ini dibuka oleh Imam Suyudi yang selanjutnya memberikan paparan materi dan di lanjutkan oleh Kepala Pusat JDIH - BPHN, Bapak Drs. Yasmon M.L.S yang dimoderatori oleh Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM.
Turut hadir dalam kegiatan ini para Kepala Divisi (Kadiv) Kemenkumham Sulsel dan jajarannya serta para peserta JDIH dari berbagai Pemerintah Daerah (Pemda).(Humas)
Hubungi Kami 
