Makassar(31/05/2017). Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan mengikuti kegiatan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2016 dari BPK RI yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)melalui relay fasilitas teleconference, Rabu(31/05).
Penyerahan opini WTP tersebut disampaikan oleh Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna kepada Mekumham Yasonna H Laoly di Graha Pengayoman Kemenkumham
Agung Firman mengapresiasi kinerja jajaran kementerian Hukum dan HAM betu-betul mengupayakan untuk mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.
Sementara itu melalui arahannya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengatakan bahwa tidak mudah untuk mendapatkan opini WTP dari BPK, dibutuhkan kerja keras dari seluruh elemen Kemenkumham untuk mewujudkan hal tersebut .
Yasonna menyadari masih banyak kelemahan dari kinerja keuangan kemenkumham antara lain satuan kerja yang belum sepenuhnya paham laporan keuangan akrual berdasar data E-Rekon-LK, kebijakan Akutansi atas transaksi kas atau spesifik pada Kemenkumham masih dalam proses penyusunan sehingga beberapa penggunaan akun belanja sedikit kurang tepat, atas hal tersebut sudah dilakukan tindak lanjut dengan langkah–langkah perbaikan secara konsisten melaksanakan rekomendasi BPK, kelemahan pada sitem pengendalian internal, penyusunan laporan keuangan yang belum tertib, juga kepatuhan pada perundang-undangan belum sepenuhnya dipatuhi.
Di kesempatan yang sama Yasonna Laoly mengucapkan terimakasih kepada semua jajaran dilingkungan Kemenkumham yang sudah bekerja keras tak kenal waktu dan berupaya melakukan yang terbaik sehingga Opini WTP dapat diraih oleh Kemenkumham dalam pemeriksaan laporan keuangan, momentum penyerahan opini WTP sebagai laporan keuangan sebagai aktifitas yang selalu ditunggu oleh jajaran kemenkumham dengan penuh harapan untuk memperoleh pengakuan terbaik dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan negara.
Pada kesempatan yang sama juga Jajaran Kanwil Sulsel dapat berbangga dengan menerima penghargaan sebagai terbaik kedua (Jumlah satker besar) dalam pengelolaan BMN jajaran Kementerian Hukum dan HAM.(Humas)
Hubungi Kami 
